Nama : Sri ida murwanti
NPM :
2A214429
Kelas : 1EB21
I.
Sistem
Perekonomian Indonesia
A. Sistem
Sistem
adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta
perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Subyek
dan obyek:
·
Sistem
kemayaraatan: orang atau masyarakat
·
Sistem
kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
·
Sistem peralatan:
barang/alat
·
Sistem informasi:
data, catatan, dan fakta
B. Sistem ekonomi dan politik
Dumairy
(1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan
ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan
kehidupan.
Sistem ekonomi:
·
Subyek/obyek:
manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
·
Perangkat
kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme
hubungan
·
Tatanan: hukum dan
peraturan perekonomian
Perbedaan sistem ekonomi suatu
negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:
·
Sistem kepemilikan
sumber daya atau faktor-faktor produksi
·
Keleluasaan
masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
·
Kadar peranan
pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan
perekonomian pada umumnya
C. Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem Ekonomi
yang esktrim:
1. Sistem ekonomi kapitalis
·
Pengakuan terhadap
kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
·
Kompetisi antar
individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk
mengejar keuntungan
·
Tidak batasan bagi
individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
·
Campur tangan
pemerintah sangat minim
·
Mekanisme pasar
akan menyelesaikan persoalan ekonomi
·
USA
2. Sistem ekonomi
sosialis
·
Kepemilikan oleh
negara terhadap sumber ekonomi
·
Penekanan terhadap
kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
·
Imbalan yang
diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
·
Campur tangan
pemerintah sangat tinggi
·
Persoalan ekonomi
harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
·
USSR
3. Sistem ekonomi
campuran
·
Kepemilikan oleh
individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
·
Kompetisi antar
individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk
mengejar keuntungan
·
Imbalan yang
diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
·
Campur tangan
pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh
seluruh masyarakat (listrik dan air)
·
Mekanisme pasar
akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur
tangan pemerintah
D.
Persaingan
terkendali
Untuk mengetahui sistem ekonomi yang
dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor
tersebut diatas.
Sistem ekonomi Indonesia
(sistem persaingan terkendali);
·
Bukan kapitalis
dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber
ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
·
Pengakuan terhadap
kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha
untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan,
ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
·
Pengakuan
terhadap penerimaan imbalan oleh individu
atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah
mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
·
Pengelolaan ekonomi
tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam
perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu
meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
E.
Kadar
Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur
kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat
dilihat dari sudut berikut ini:
(a) Pendekatan faktual
struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian
Pendekatan
untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat
Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.
Berdasarkan
humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran
pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang
dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran
kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral
terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir
mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.
(b) Pendekatan sejarah yakni
menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
Berdasarkan
sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada
kapitalisme atau sosialisme.
Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang
dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir
tahun 1959.
Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang
dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun
1965.
Latihan
Soal !
1. Apa
yang dimaksud dengan sistem ...
a. sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun
organisasi di negara tersebut.
b. suatu
organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat
kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. *
c.
pemenuhan
terhadap kebutuahan material seperti bertani, industri, bank, koperasi dan
sebagainya.
d. pembelajaran ilmu yang bersifat
interdisiplin,yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan
untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu
ekonomi politik.
2. Perhatikan
pernyataan dibawah ini :
1.
Pengakuan
terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
2.
Campur tangan pemerintah sangat besar
3.
Kompetisi
antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha
untuk mengejar keuntungan
4.
Tidak ada pengakuan terhadap kepemilikan
individu terhadap sumber ekonomi
5.
Tidak batasan bagi
individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
Yang manakah yang
termasuk ke dalam sistem ekonomi kapitalis ...
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 1,3,5
*
3.
Unsur
kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat
dilihat dari sudut berikut ini, kecuali ...
a.
pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam
perekonomian
b.
Pendekatan
sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
c.
Pendekatan faktual struktural yakni
tidak menelaah peranan pemerintah dalam
perekonomian*
d.
Pendekatan
untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat
Keynesian.
4.
Y=C+I+G+(X-M)
|
Berdasarkan Rumus tersebut dapat dilihat dari
peranan masing-masing melalui variable variabelnya. Yang
termasuk kedalam pengeluaran pemerintah adalah ...
a. (X-M)
b. C
c. I
d. G*
5. Apa
saja yang termasuk kedalam sistem ekonomi ekstrim ...
a. Sistem
ekonomi kapitalis
b. Semua
jawaban salah *
c. Sistem
ekonomi campuran
d. Sistem ekonomi sosialis
II.
Sejarah
Perekonomian Indonesia
A.
Sistem Monopoli VOC
VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan
& aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun
1602. Markasnya berada di Batavia, yg kini bernama Jakarta. Hindia-Belanda pada
abad ke-17 & 18 tak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun
oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda [bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC].
Tujuan utama VOC ialah mempertahanka monopolinya terhadap perdagangan
rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan & ancaman
kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah,
& terhadap orang-orang non-Belanda yg mencoba berdagang dengan para penduduk
tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala
kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir
seluruh populasi & kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan
pembantu-pembantu atau budak-budak yg bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi
terlibat dlm politik internal Jawa pada masa ini, & bertempur dlm beberapa
peperangan yg melibatkan pemimpin Mataram & Banten.
B.
Sistem
Tanam Paksa
Tanam Paksa adalah
Peraturan Mempekerjakan seseorang dengan paksa yang sangat merugikan
pekerja, dan tampa diberi gaji dan tampa istirahat. Sistem Tanam Paksa telah
menjadi sejarah bagi Rakyat indonesia untuk itu mari kita membahasan Tanam
Paksa dari proses-proses tanam paksa dan penyebab dari kemunculan tanam paksa
yang sangat merugikan Pekerja indonesia serta mengapa indonesia sulit untuk
melepaskan diri dari sistem tanam paksa yang memiliki ketentuan-ketentuan pokok
dalam sistem tersebut sehingga Tanam Paksa tersebut terus berlangsung dan
apakah tidak ada yang merasa kasihan dan bahkan menentang sistem tanam paksa
itu Untuk itu mari kita lihat Sejarah Sistem Tanam Paksa yang dimulai
pada tahun 1816 pemerintahan kolonia belanda kembali berkuasa di Indonesia.
Pada awalnya sebagai pemegang jabatan gubernur jenderal Hindia belanda adalah
Baron van der Dapellen. Ia mencoba menerapkan politik liberal ada masa
kekuasaannya. Namun, kebijakan itu mengalami kegagalan. penyebabnya, antara
lain sebagai berikut :
a. Kebijakan politik
liberal tidak sesuai dengan sistem feodal di indonesia terutama di jawa
b. Struktur birokrasi
feodal yang panjang dan berbelit menyebabkan pemerintah tidak dapat berhubungan
langsung dengan rakyat:
c. Kas negara makin
kosong akibat Perang Diponegoro yang tidak kunjung selesai:
d. Kesulitan keuangan
makin membesar setelah Belgia sebagai salah satu sumber dana melepaskan diri
dari Belanda pada tahun 1830:
e. Ekspor Belanda kalah
bersaing dengan Ingris.
Tujuan utama Sistem
Tanam Paksa tersebut adalah mempero1eh pendapatan yang besar dengan
mewajibkan menanam tanaman dagang yang laku dan dibutuhkan di pasaran Eropa.
seperti tebu, nila, teh, kopi, tembakau, kayu manis, dan kapas.
Ketentuan pokok Sistem Tanam Paksa,
antara lain sebagai berikut :
a. Para petani yang mempunyai tanah diminta menyediakan seperlima tanahnya
untuk ditanami tanaman perdagangan yang sudah ditentukan.
b. Bagian tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tersebut
dibebaskan dari pembayaran pajak.
c. Hasil dari penanaman tanaman perdagangan itu harus diserahkan kepada
pemerintah Belanda. Setiap kelebihan hasil panen dan nilai pajaknya akan
dibayarkan kembali sisanya.
d. Tenaga dan waktu untuk menggarap tanaman perdagangan tidak melebihi dari
tenaga dan waktu dalam menanam padi.
e. Kegagalan panen tanaman wajib
menjadi tanggung jawab pemerintah
f. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari
dalam setahunnya di perkebunan milik pemerintah.
g. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib akan diawasi langsung oleh
penguasa pribumi. Pegawai Belanda secara umum mengawasi jalanna penggarapan dan
pengangkutannya.
C.
Ekonomi Indonesia
setiap Periode pemerintahan
Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, Indonesia
melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah
terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil
berdasarkan Pancasila
Kelebihan dan Kekurangan sistem
Pemerintahan Orde Baru
·
Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan
pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
·
Sukses transmigrasi
·
Sukses KB
·
Sukses memerangi buta huruf Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
·
Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
·
Pembangunan Indonesia yang tidak merata
·
Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata
bagi si kaya dan si miskin)
·
Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
·
Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang
ditahan
D. PEMERINTAHAN
REFORMASI
Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J.
Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat:
1. Kebijakan dalam bidang
Politik
2. Kebebasan menyampaikan
pendapat dan pers
3. Pelaksanaan Pemilu
4. Kebijakan dalam bidang ekonomi
PEMERINTAHAN
INDONESIA BERSATU JILID II (ERA SBY – BOEDIONO) == (2009-2014)
Kabinet
Indonesia Bersatu II (Inggris: Second United Indonesia Cabinet) adalah kabinetpemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Wakil PresidenBoediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB)
ditambah Partai Golkar yang
bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta
kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh
Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden
SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.
Pada
periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat
kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
1. BI
rate
2. Nilai
tukar
3. Operasi
moneter
4. Kebijakan
makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas
modal.
Latihan Soal !
1.
VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan &
aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun ...
a. 1996
b. 1602
*
c. 1945
d. 1925
2. Baron van der Dapellen
mencoba menerapkan politik liberal ada masa kekuasaannya. Namun, kebijakan itu
mengalami kegagalan dan salah satu penyebabnya adalah ...
a.
Kebijakan politik liberal sangat sesuai dengan sistem feodal di indonesia
terutama di jawa
b.
negara makin kosong akibat Perang Diponegoro yang tidak kunjung selesai *
c.
Struktur birokrasi feodal yang panjang dan berbelit menyebabkan pemerintah dapat
berhubungan langsung dengan rakyat
d.
Kesulitan keuangan makin membesar setelah Belgia sebagai salah satu sumber
dana melepaskan diri dari indonesia pada tahun 1830
3. Perhatikan pernyataan
berikut :
1.
Para petani yang mempunyai tanah
diminta menyediakan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang
sudah ditentukan.
2.
Bagian tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tersebut dibebaskan
dari pembayaran pajak.
3.
Hasil dari penanaman tanaman perdagangan itu harus diserahkan kepada
pemerintah Belanda.
4.
Kas negara makin kosong akibat Perang Diponegoro yang tidak kunjung
selesai:
5.
Kesulitan keuangan makin membesar setelah Belgia sebagai salah satu sumber
dana melepaskan diri dari Belanda pada tahun 1830
Manakah yang termasuk dalam Ketentuan
pokok Sistem Tanam Paksa ...
a. 1,2,3 *
b. 2,3,4c. 3,4,5
d. 1,3,5
4. kebijakan yang berhasil
dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari
masyarakat salah satunya adalah, kecuali ...
a. Kebijakan dalam bidang
Politik
b. Pelanggaran dalam menyampaikan pendapat dan pers *
c. Pelaksanaan Pemilu
d. Kebijakan dalam bidang ekonomi
5.
Pada periode PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID II,
pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu, kecuali ...
a.
BI rate
b.
Nilai tukar
c. Kebijakan dalam bidang
ekonomi *
d.
Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan
makroprudensial lalu lintas modal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar