Sabtu, 28 Maret 2015

PEREKONOMIAN INDONESIA 1

Nama         : Sri ida murwanti
NPM           : 2A214429
Kelas          : 1EB21



I.                  Sistem Perekonomian Indonesia
A.    Sistem
Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Subyek dan obyek:
·   Sistem kemayaraatan: orang atau masyarakat
·   Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
·   Sistem peralatan: barang/alat
·   Sistem informasi: data, catatan, dan fakta

B.     Sistem ekonomi dan politik
Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Sistem ekonomi:
·   Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
·   Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan
·   Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian

Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:
·   Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
·   Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
·   Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya

C.    Kapitalisme dan Sosialisme

Sistem Ekonomi yang esktrim:
1.    Sistem ekonomi kapitalis
·         Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
·         Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
·         Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
·         Campur tangan pemerintah sangat minim
·         Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi
·         USA
2.     Sistem ekonomi sosialis
·         Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi
·         Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
·         Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
·         Campur tangan pemerintah sangat tinggi
·         Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
·         USSR
3.     Sistem ekonomi campuran
·         Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
·         Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
·         Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
·         Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)
·         Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah

D.    Persaingan terkendali
Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas.
Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali);
·         Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
·         Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
·         Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu  atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
·         Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.

E.     Kadar Kapitalisme dan Sosialisme       
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian
Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.
Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.
(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.

Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.
Percobaan  untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.
Percobaan  untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.

Latihan Soal !                             
1.      Apa yang dimaksud dengan sistem ...
a.       sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.
b.      suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. *
c.       pemenuhan terhadap kebutuahan material seperti bertani, industri, bank, koperasi dan sebagainya. 
d.      pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin,yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik.
2.      Perhatikan pernyataan dibawah ini :
1.       Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
2.       Campur tangan pemerintah sangat besar
3.       Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
4.       Tidak ada pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
5.       Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
Yang manakah yang termasuk ke dalam sistem ekonomi kapitalis ...
a.       1,2,3
b.      2,3,4
c.       3,4,5
d.      1,3,5 *
3.      Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini, kecuali ...
a.       pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian    
b.      Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
c.       Pendekatan faktual struktural yakni tidak menelaah peranan pemerintah dalam  perekonomian*
d.      Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
4.     
Y=C+I+G+(X-M)
 



Berdasarkan Rumus tersebut dapat dilihat dari peranan masing-masing melalui variable variabelnya. Yang termasuk kedalam pengeluaran pemerintah adalah ...
a.       (X-M)
b.      C
c.       I
d.      G*
5.      Apa saja yang termasuk kedalam sistem ekonomi ekstrim ...
a.       Sistem ekonomi kapitalis
b.      Semua jawaban salah *
c.       Sistem ekonomi campuran
d.       Sistem ekonomi sosialis

    II.            Sejarah Perekonomian Indonesia
A.    Sistem Monopoli VOC
VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan & aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yg kini bernama Jakarta. Hindia-Belanda pada abad ke-17 & 18 tak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda [bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC].
Tujuan utama VOC ialah mempertahanka monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan & ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, & terhadap orang-orang non-Belanda yg mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi & kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yg bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dlm politik internal Jawa pada masa ini, & bertempur dlm beberapa peperangan yg melibatkan pemimpin Mataram & Banten.

B.     Sistem Tanam Paksa
            Tanam Paksa adalah Peraturan Mempekerjakan seseorang dengan paksa yang sangat merugikan pekerja, dan tampa diberi gaji dan tampa istirahat. Sistem Tanam Paksa telah menjadi sejarah bagi Rakyat indonesia untuk itu mari kita membahasan Tanam Paksa dari proses-proses tanam paksa dan penyebab dari kemunculan tanam paksa yang sangat merugikan Pekerja indonesia serta mengapa indonesia sulit untuk melepaskan diri dari sistem tanam paksa yang memiliki ketentuan-ketentuan pokok dalam sistem tersebut sehingga Tanam Paksa tersebut terus berlangsung dan apakah tidak ada yang merasa kasihan dan bahkan menentang sistem tanam paksa itu Untuk itu mari kita lihat Sejarah Sistem Tanam Paksa yang dimulai pada tahun 1816 pemerintahan kolonia belanda kembali berkuasa di Indonesia. Pada awalnya sebagai pemegang jabatan gubernur jenderal Hindia belanda adalah Baron van der Dapellen. Ia mencoba menerapkan politik liberal ada masa kekuasaannya. Namun, kebijakan itu mengalami kegagalan. penyebabnya, antara lain sebagai berikut :
a.       Kebijakan politik liberal tidak sesuai dengan sistem feodal di indonesia terutama di jawa  
b.      Struktur birokrasi feodal yang panjang dan berbelit menyebabkan pemerintah tidak dapat berhubungan langsung dengan rakyat: 
c.       Kas negara makin kosong akibat Perang Diponegoro yang tidak kunjung selesai: 
d.      Kesulitan keuangan makin membesar setelah Belgia sebagai salah satu sumber dana melepaskan diri dari Belanda pada tahun 1830: 
e.       Ekspor Belanda kalah bersaing dengan Ingris.

Tujuan utama Sistem Tanam Paksa tersebut adalah mempero1eh pendapatan yang besar dengan mewajibkan menanam tanaman dagang yang laku dan dibutuhkan di pasaran Eropa. seperti tebu, nila, teh, kopi, tembakau, kayu manis, dan kapas. 
Ketentuan pokok Sistem Tanam Paksa, antara lain sebagai berikut : 
a. Para petani yang mempunyai tanah diminta menyediakan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang sudah ditentukan. 
b. Bagian tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak. 
c. Hasil dari penanaman tanaman perdagangan itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Setiap kelebihan hasil panen dan nilai pajaknya akan dibayarkan kembali sisanya. 
d. Tenaga dan waktu untuk menggarap tanaman perdagangan tidak melebihi dari tenaga dan waktu dalam menanam padi. 
e.  Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab pemerintah 
f. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari dalam setahunnya di perkebunan milik pemerintah. 
g. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib akan diawasi langsung oleh penguasa pribumi. Pegawai Belanda secara umum mengawasi jalanna penggarapan dan pengangkutannya. 

C.       Ekonomi Indonesia setiap Periode pemerintahan
Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila
Kelebihan dan Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru
·         Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996     telah mencapai lebih dari AS$1.000
·         Sukses transmigrasi
·         Sukses KB
·         Sukses memerangi buta huruf Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
·         Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
·         Pembangunan Indonesia yang tidak merata
·         Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
·         Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
·         Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang ditahan

D.    PEMERINTAHAN REFORMASI
Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat:
1.      Kebijakan dalam bidang Politik
2.       Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
3.      Pelaksanaan Pemilu
4.       Kebijakan dalam bidang ekonomi

PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID II (ERA SBY – BOEDIONO) == (2009-2014)
Kabinet Indonesia Bersatu II (InggrisSecond United Indonesia Cabinet) adalah kabinetpemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil PresidenBoediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai DemokratPKSPANPPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.
Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
1.      BI rate
2.      Nilai tukar                                                                
3.      Operasi moneter
4.      Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.


Latihan Soal !
1.      VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan & aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun ...
a.     1996
b.     1602 *
c.     1945
d.     1925
2.      Baron van der Dapellen mencoba menerapkan politik liberal ada masa kekuasaannya. Namun, kebijakan itu mengalami kegagalan dan salah satu penyebabnya adalah ...
a.       Kebijakan politik liberal sangat sesuai dengan sistem feodal di indonesia terutama di jawa
b.      negara makin kosong akibat Perang Diponegoro yang tidak kunjung selesai *
c.       Struktur birokrasi feodal yang panjang dan berbelit menyebabkan pemerintah dapat berhubungan langsung dengan rakyat
d.      Kesulitan keuangan makin membesar setelah Belgia sebagai salah satu sumber dana melepaskan diri dari indonesia pada tahun 1830
3.      Perhatikan pernyataan berikut :
1.       Para petani yang mempunyai tanah diminta menyediakan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang sudah ditentukan. 
2.      Bagian tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak. 
3.      Hasil dari penanaman tanaman perdagangan itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda.
4.      Kas negara makin kosong akibat Perang Diponegoro yang tidak kunjung selesai: 
5.      Kesulitan keuangan makin membesar setelah Belgia sebagai salah satu sumber dana melepaskan diri dari Belanda pada tahun 1830

Manakah yang termasuk dalam Ketentuan pokok Sistem Tanam Paksa ...
a.       1,2,3 *
b.      2,3,4c.       3,4,5
d.      1,3,5
4.       kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat salah satunya adalah, kecuali ...
a.       Kebijakan dalam bidang Politik
b.      Pelanggaran dalam menyampaikan pendapat dan pers *
c.       Pelaksanaan Pemilu
d.       Kebijakan dalam bidang ekonomi
5.      Pada periode PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID II, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu, kecuali ...
a.      BI rate
b.       Nilai tukar
c.       Kebijakan dalam bidang ekonomi *
d.      Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar